Dalam Apologia, Sokrates mengakui bahwa ia tidak merasa terpanggil untuk campur tangan dalam urusan-urusan politik. Tetapi selalu ia setia pada kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Bila ia dieksekusi mati, ia tidak mau melarikan diri, dengan alasan bahwa hingga ketika terakhir ia akan taat pada undang-undang Athena. Kita tidak memiliki warta bahwa Sokrates menganut salah satu dari banyak teori wacana negara, yang dikemukakan oleh para Sofis pada waktu itu. Tetapi kita tahu bahwa ia meneruskan prinsip-prinsip etikanya juga dalam bidang politik. Menurut Sokrates kiprah negara ialah memajukan kebahagiaan warga negara dan menciptakan jiwa mereka menjadi sebaik mungkin.
Akibatnya, seorang penguasa negara harus memiliki pengertian mengenai “yang baik”. Karena alasan itu Sokrates tidak menyetujui sistem pemerintahan demokratis yang berlaku di Athena, di mana pemegang-pemegang kuasa dipilih oleh majelis rakyat atau ditentukan dengan undian. Kalau kita mempercayakan kesehatan kita hanya kepada spesialis dalam bidang itu, yaitu seorang dokter, mengapa—demikian pertanyaan Sokrates—kita mempercayakan urusan negara kepada seorang yang tidak memiliki keahlian khusus? Tetapi keahlian itu tidak sama dengan kesanggupan untuk membangun suatu negara yang makmur. Sokrates tidak mengagumi negarawan-negarawan menyerupai Themistokles dan Perikles yang memajukan keunggulan Athena dalam bidang ekonomi dan militer. Keahlian yang sungguh-sungguh menjamin kesejahteraan negara ialah pengenalan wacana “yang baik”. Download di Sini Sumber. Bertens, K. 1999. Sejarah Filsafat Yunani. Kanisius. yogyakarta
